SUPERSIBUK TRANSAKSI, PERLUKAH ?

Supersibuk trading adalah  aktivitas transaksi frekuensi tinggi. Pola ini jika diteruskan akan berkonsekuensi : saham menguasai waktu, pikiran dan energi. Resiko semakin tinggi ketika tidak mempunyai pemahaman akan apa yg sedang dilakukan. Bukankah panenraya itu bisa didapatkan tanpa ada keharusan tiap hari supersibuk bertempur di hiruk pikuk pasar ?

Membeli saham harusnya didasari sandaran rasional, bukan bongkar pasang berbalapan pergerakan temporer dan rumor. Bukankah ada waktunya panen asal saham sehat dan modal murah ? 

Tanpa disadari biaya supersibuk transaksi yang harus dibayar sangatlah mahal : 1) biaya waktu dan kesehatan, karena harus plototin monitor nonstop 2) biaya transaksi berlipat 3) biaya selisih bid & offer  4) biaya sosial, karena menjadi alat saham, keseluruhan waktu dihabiskan untuk urusan saham  5) biaya psikologis, ini biaya yang paling mahal, pola supersibuk ini potensi menyimpangkan strategi trading/investasi terbaik sekalipun, dan membebani psikologi kehidupan

Read More

GOOD kloter II

good layak investasi
kloter II

good 1580 saran akumulasi untuk investasi 26-10-19 sdh pernah ngebul sentuh 1740 alias naik 10%

sahampemenang selalu menyarankan utk tidak kejar saham yg sdh naikkk. lebih baik menunggu jika ada peluang pullback atau bidik saham lain yg belum naik

kini, good sdh pullback ke 1595, tdk jauh dr good kloter I di 1580

jadi, jika sahabat pemenang merencanakan porto investasi jangka panjang, wood 1615 masih layak d akumulasi

selanjutnya terapkan gaya investasi rakyat : turun terus beli, naik nonton sambil ngopi-ngopi alias jangan beli lagi

semoga good mengulang sejarah sukses investasi di sido dan kino

Read More

Istana Akhirnya Bersikap Tegas, Nyatakan Ideologi FPI Bukan Pancasila, Jadi Tak Perlu Ada Dialog Lagi

detik news - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut pemerintah menutup pintu dialog dengan Front Pembela Islam (FPI). Moeldoko menilai tidak ada yang perlu didiskusikan dengan FPI.

"Dialog? Sudah jelas, kan gitu. Nggak perlu ada dialog sepanjang, oke ikuti aturan mainnya, selesai semuanya. Apalagi yang perlu dialog?" kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Satu hal yang diminta Moeldoko ke FPI yakni tak mengembangkan ideologi lain di Indonesia. Menurutnya, permasalahan FPI akan selesai jika ormas yang identik dengan Habib Rizieq Syihab itu mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi.

"Ya saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain, sudah itu prinsipnya. Dengan tegas FPI, 'oke ideologi saya Pancasila', selesai. 'Perilaku-perilaku Pancasila', selesai, kan gitu. Apalagi yang perlu didialogan? Nggak ada yang didialogan," paparnya.

Proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri hingga saat ini belum selesai. Satu hal yang jadi permasalahan yakni tentang AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah.

Moeldoko menyebut FPI harus mengubahnya. Jika sudah diubah, Moeldoko memastikan tak ada lagi persoalan yang menerpa FPI.

Baca juga: Kemendagri Belum Bisa Proses Perpanjangan SKT FPI, Ini Alasannya

"Iya lah, nggak ada khilafah-khilafah itu," tegasnya.

"Ya harus ubah, kalau nggak ubah... Nah baru berdialog kalau mau mengubah. Kalau nggak mau mengubah apa yang perlu didialogan. Jadi intinya tidak perlu dialog, tapi FPI mengubah, dengan sendirinya sudah selesai persoalannya," imbuh Moeldoko

Sumber: detik.com

Read More

Amien Rais : Jika Gabung Jokowi, PAN Gadaikan ‘Akidah’

detik news - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut partainya menggadaikan ‘akidah’ jika bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Amien lewat sepucuk surat yang dibacakan kader senior PAN Icu Zukafril dalam diskusi Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019.

“Alangkah aib dan malu, serta hina dina PAN di hadapan Allah YME. Kita gadaikan akidah dan politik kita untuk kepentingan sesaat, sedangkan masa depan PAN sungguh tragis dan tidak ada lagi jalan kembali,” tulis Amien dalam surat yang dibacakan Icu di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Jumat (2/8).

Amien menyebut ekonomi pemerintahan Jokowi jauh dari prinsip adil dan keadilan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. PAN akan berlumur dosa sejarah jika ikut di dalamnya, kata Amien.

Mantan Ketua MPR RI itu bahkan menyebut di bawah pemerintahan Jokowi seluruh politik ekonomi Indonesia akan disubordinasikan di bawah kepentingan negara lain.

“Semua politik ekonomi Cina. Sementara kepentingan rakyat sendiri hanya dipidatokan untuk lip service dan peninabobok masyarakat luas,” ucap Amien dalam surat itu.

Oleh karena itu, Amien berharap PAN mengambil jalur oposisi karena lebih hormat dan bermartabat. Amien juga berkata jalur oposisi diridai Allah SWT dan didukung mayoritas pemilih PAN.

“Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi, masyarakat luas sangat sinis, dan jangan harap PAN bisa lolos threshold pileg yang akan datang,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, hadir pula sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah, pengajar UNiversitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun, dan pengamat politik Rocky Gerung. Namun, tak tampak pejabat DPP PAN.

Saat ditemui di sela-sela acara, Icu mengatakan Amien semula berencana hadir. Namun, katanya, Amien membatalkannya karena masih ada urusan di Yogyakarta.

Dia mengklaim surat itu ditulis langsung Amien. Icu menjemput sendiri surat itu di rumah Amien Rais yang berada di Gandaria, Jakarta Selatan sebelumnya.

“Dia telepon, bilang ‘Saya tuliskan ya aku WA.’ Saya bilang, ‘Enggak usah, Pak Amien tulis saja, nanti saya jemput,'” ujar Icu.

Dilansir dari CNN Indonesia

Read More

Soal Listrik Padam, Polri Dalami Dugaan Unsur Kesengajaan

detik news - Padamnya listrik di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019)  diinvestigasi. Bareskrim Polri dan PT PLN Persero pun menyiapkan penyelidikan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian tidak menutup kemungkinan ada unsur pidana dalam pemadaman listrik itu.

“Dicari dulu penyebabnya,” ujarnya di Mabes Polri, Senin (5/8/2019). “Penyebabnya bisa jadi gangguan teknis, human error, juga gangguan lain.”

Dedi curiga ada unsur kesengajaan di balik insiden yang merugikan banyak pihak itu. Ia membandingkannya dengan hal serupa yang terjadi pada 2012.

“Ada unsur kesengajaan (pada 2012). Ada orang lain. Ada tindak pidana. Karena kita punya case tahun 2012 sama kejadian seperti ini juga kita blackout, ada kejadian yang kita ungkap,” katanya.

Ia juga menyebut Polri bekerja sama dengan PLN melakukan investigasi. “Tim Bareskrim bekerja sama dengan PLN akan mendalami faktor penyebabnya,” ujarnya.

Tim Investigasi dipimpin Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Jika terbukti ada tindak pidana, ia memastikan akan membawanya ke jalur hukum.

“Polisi itu bekerja sesuai fakta hukum,” ucapnya.

Read More

Fadli Zon : Kredibilitas Pemerintah Rusak, Masa Urus Listrik Saja Tidak Becus!

detik news - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam peristiwa mati lampu hingga belasan jam yang terjadi di sebagian Pulau Jawa, Minggu (4/8). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan kejadian itu merupakan ciri dari negara yang salah urus.

“Apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/8).

Dia menegaskan harus ada orang yang bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi dari siang hingga malam tersebut. “Menurut saya harus ada orang yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Fadli, peristiwa tersebut telah menimbulkan kerugian material dan nonmaterial besar di masyarakat. Termasuk kerugian waktu dan di bidang usaha lainnya.

“Saya kira (bidang) apa yang tergantung sama listrik yang digital, perbankan, ATM, dan sebagainya itu kan pasti mengalami kerugian yang besar. Juga di tempat-tempat lain,” jelasnya.

Fadli mengingatkan, ini merupakan peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil. Karena itu, tegas dia, harus ada yang bertanggung jawab, seperti direksi PLN-nya atau siapa pun.

“Itu harus dimintai pertanggungjawabannya, tidak bisa dianggap angin lalu saja seolah-olah ini suatu kecelakaan,” katanya.Menurut Fadli, peristiwa ini telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar dan berbahaya. “Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah. Apa masih sanggup, masa urus listrik saja tidak becus?” kata Fadli.

Sumber : jpnn

Read More

Ini Kata PLT Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani Usai Dirinya Kena Semprit Presiden Jokowi

detik news - Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani bakal segera melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang telah menyempritnya saat berkunjung ke Kantor Pusat PLN pada Senin pagi (5/8/19).

Inten yang baru beberapa hari ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai plt dirut PLN, menyatakan perintah Jokowi sudah jelas bahwa pemulihan pasca blackout harus segera dilakukan.

“Tadi pagi Pak Presiden cukup jelas dan cukup tegas meminta PLN untuk segera melakukan recovery sistem kelistrikan, tinggal Jawa Barat dan DKI ya,” ucap Inten kepada jurnalis di kantornya.

Sebagaimana diketahui, saat pertemuan dengan direksi PLN, Jokowi menginstruksikan agar cara apa pun harus dilakukan supaya pelayanan kepada konsumen kembali normal.

“Kemudian secara tegas pula Pak Presiden meminta kepada direksi dan manajemen untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan kongkret agar tidak terulang kembali. Itu tadi cukup clear pesan dari Pak Jokowi,” jelas perempuan yang sebelumnya direktur pengadaan strategis I PLN.

Sebagai plt di perusahaan pelat merah itu, pihaknya juga akan segera merencanakan program perbaikan manajemen risiko.

Dengan demikian, kejadian seperti kemarin bisa diperhitungkan agar tak terulang lagi.

Sumber: jpnn.com

Read More

OVER DOSIS

overdosis

pasar global dan komponen2 intermarket telah merespon overdosis terhadap perkembangan trade war us-china

semoga segera kembali rasional. dari domestik pertumbuhan gdp q2 +5.05% masih termsk baik, bandingkan amrik sj hy +2.1%

kasus pln ? tentu menggangu kepercayaan pasar. semoga menjd pembelajaran dan tidak terulang lagi. perusahaan sebesar dan sevital pln sdh seharusnya py manajemen resiko yg handal dan py contingency plan.

bei setelah supp kuat 6200 jebol, berikutnya mengandalkan greatwall 6000. karena bei dan juga pasar global sudah pada OD (overdosis), jd hari ini d harapkan sudah "sadar" kembali. jadi, bei d prediksi tidak sampai sentuh greatwall 6000 sudah mantul dan bangkit kembali

belajar dari pengalaman. baik trading maupun investasi harus punya sistem (sop) yg baik. sop yg siap menangkap peluang sekaligus membatasi resiko

jadilah bagian dari para pembangun pasar, bukan justru merusaknya

#OD

Read More

Fadli Zon Akhirnya Akui Rumah Yang Biaya Listriknya Belum Dibayar Sejumlah Rp 4.911354 Adalah Miliknya

Di media sosial Twitter beredar foto tunggakan meteran listrik dengan nama Fadli Zon.

Foto viral tersebut diunggah oleh akun @makLambeTurah pada Selasa (17/4/2018), tepatnya pukul 11.59 WIB.

Meteran listrik itu terdapat dalam rumah yang berlokasi di Bumi Cimanggis Indah B1-09, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Identitas pemiliknya diketahui ialah Fadli Zon.

Saat dikonfirmasi, Fadli mengakui bahwa rumah itu miliknya.

Namun, ia tak menempati rumah tersebut.

Fadli mengatakan bahwa saat ini dia dan keluarga tinggal di Cibubur.

Dia mengaku bahwa itu rumah yang dulu ditempati adiknya.

"Bukan. Bukan. Rumah saya di Cibubur. Ya mungkin saja. Itu rumah saya yang ditempati adik saya dulu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Saat ini, kata Fadli, rumah tersebut dipakai untuk rumah kreatif untuk menunjang beberapa acara yang dibuatnya.

Ketika ditanya mengapa bisa listrik di rumah miliknya menunggak, Fadli menjawab mungkin dirinya sedang kekurangan uang.

Namun, ia berjanji akan segera membayarnya.

"Berarti kekurangan duit ya, ha-ha-ha. Biasanya dibayar rutin kok. Ya melalui saya, lah, masak duit orang lain. Berarti saya lagi bokek kali, ha-ha-ha," kata Fadli sembari tertawa.

Sumber: kompas.com

Read More

Dianggap Biarkan Jakarta Kena Polusi, Anies Digugat ke PN Jakpus Dan Berdampak Dengan Pemberhentian Jabatan

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Anies digugat secara perdata karena lalai tidak bisa menjaga kualitas udara di Jakarta.

"FAKTA sebagai LSM yang konsen masalah-masalah di Jakarta lebih fokus gugatan kepada gubernur DKI Jakarta. FAKTA memang bergeraknya pembangunan-pembangunan di Jakarta," kata Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Gugatan tersebut diterima PN Jakpus hari ini, Kamis (4/7/2019), dengan Nomor Perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Atas gugatan itu, Tigor meminta PN Jakpus menyatakan Anies Baswedan bersalah karena membiarkan Jakarta menjadi kota yang tercemar polusi udara.

"Kami minta di sini PN Jakarta Pusat menyatakan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI bersalah. Dia membiarkan Jakarta menjadi kota polutan di dunia," ujar dia.

Berdasarkan catatan FAKTA mulai 25 Juni sampai 1 Agustus 2019 yang diambil dari data Airvisual menunjukkan Jakarta kualitas udara terburuk di dunia. Oleh sebab itu, FAKTA mengajukan gugatan ke PN Jakpus.

"Catatan kami 25 Juni sampai 1 Agustus menurut Airvisual terburuk di dunia. Itu kami sampaikan di pengadilan," ucap dia.

Atas polusi udara itu, Tigor meminta Anies Baswedan melakukan program penghijauan kota DKI Jakarta. Selain itu, Anies diminta memperbaiki sistem transportasi untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta.

"Minta Anies sebagai gubernur DKI melakukan perbaikan sistem transportasi di Jakarta untuk memecah kemacetan. Kemacetan menyumbang 80 persen pencemaran udara. Dengan cara bagaimana bangun transportasi integrasi yang baik, bangun sarana transportasi bagi pejalan kaki dan kebutuhan khusus," tutur dia.

Sumber: newsdetik.com

Read More

Soal Mati Listrik, Fadli Zon Salahkan Presiden Jokowi

detik news - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang kecewa terhadap PT PLN Persero atas peristiwa pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menurut Fadli, yang mestinya kecewa adalah rakyat, sedangkan Presiden harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. "Yang harusnya kecewa itu rakyat, bukan Presiden. Masa Presiden kecewa, enggak boleh," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Fadli Zon mengatakan, Presiden sebagai pihak yang memiliki kebijakan seharusnya segera bertindak, misalnya memberhentikan direksi PLN. "Kalau Presiden memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru. Itu (tugas Presiden). Itu (kekecewaan) bukan statement Presiden, itu statement rakyat kalau kecewa," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019). Ia didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Di kantor pusat PLN itu, Presiden mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani. Seusai mendengarkan penjelasan yang berlangsung selama 10 menit, Jokowi menunjukkan kekesalannya.  Dia mengatakan, penjelasan Dirut PLN terlalu panjang. Kepala Negara meminta PLN untuk segera menangani persoalan pemadaman listrik ini. Setelah memberikan tanggapan, Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan gedung PLN. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini tak menyampaikan sepatah kata pun kepada wartawan.

Sumber: kompas.com

Read More

Korupsi Di PLN Mungkin Sudah Parah, Tugaskan Saja Ahok Untuk Membereskannya

detik news - kepada bapak Presiden Jokowi, Jika bapak tak ingin punya pejabat yang sukanya bicara bertele tele jika terjadi suatu yang sangat genting seperti padamnya listrik dan jaringan telekomunikasi di Jawa Barat & Jabodetabek , Maka jangan ragu untuk memecat PLT Dirut PLN yang sekarang pak lalu menggantinya dengan pejabat yang siap bekerja dengan cepat juga punya solusi yang cerdas

Bapak Presiden yang terhormat, percuma bapak marah marah di depan PLT Dirut PLN jika hanya untuk mendengarkan penjelasan yang menurut bapak bertele tele dan kepanjangan tanpa solusi apa yang harus dilakukan agar kedepannya kejadian padamnya Listrik yang cukup lama di Jawa Barat dan Jabodetabek tidak terjadi lagi

" PLN selalu punya alasan untuk minta maaf jika ada gangguan massal yang mengakibatkan padamnya lampu, tapi jika kami rakyat kecil telat saja sehari tidak bayar tagihan listrik apakah kami juga boleh punya 1000 alasan untuk tidak membayar denda tersebut " demikian curhatan netizen di media sosial Facebook

Padamnya listrik di Jawa Barat dan Jabodetabek ini sebenarnya adalah momen yang tepat buat bapak presiden jokowi untuk melakukan pembersihan total terhadap oknum oknum yang tidak becus,  Oknum oknum yang korup harus disikat habis pak Jokowi, sekali kali bapak harus pakai caranya Ahok ketika meluruskan anak buah yang tidak becus.

Pasti terjadi sesuatu di dalam tubuh PLN dan harus diselidiki kenapa Listrik di jawa barat dan Jabodetabek bisa padam secara bersamaan dalam waktu yang cukup lama

Pasti ada penyakitnya pak Presiden, dan kami mohon bapak presiden harus mendatangkan Dokter Specialis untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam perusahan milik negara bernama PLN ini, dan saya kira orang yang tepat untuk itu adalah AHOK pak presiden

Masih nunggu apa lagi Pak Presiden ?

Segeralah tunjuk Pak Ahok sebagai Dirut PLN yang baru menggantikan Dirut PLN lama Sofyan Basir yang kini Jadi Pesakitan KPK

Sebagai informasi, Direktur Utama PLN Sofyan Basir ditetapkan KPK menjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan PLTU Riau-1.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya menduga Sofyan telah menerima uang dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd dalam mendapatkan Proyek PLTU Riau-1.

Atas kasus tersebut, KPK menahan Sofyan Senin (28/5/19).

Sumber: Indonesiakininews.com

Read More

Polisi Kantongi Bukti Habib Rizieq Menyuruh Firza Foto Bugil

Polda Metro Jaya telah menetapkan Habib Rizieq Syihab sebagai tersangka kasus baladacintarizieq. Salah satu bukti kuat yang ditemukan oleh polisi untuk menjadikan Rizieq tersangka adalah percakapan Whatsapp antara Rizieq dan Firza Husein.
"Handphone satu (Firza) dengan handphone satunya lagi (Rizieq) ada transmisi. Sudah dicek oleh Telkom atas nama Pak Rizieq," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Argo mengatakan, selama ini pihaknya belum pernah memeriksa Rizieq untuk kasus baladacintarizieq ini. Namun dengan bukti yang kuat, menurut Argo, Rizieq sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka.
"Ya bisa, misalnya sampeyan pembunuh belum pernah diperiksa, tapi bukti semua ada, bisa jadi tersangka to sampeyan," kata Argo memberikan analogi.

Rizieq dan juga Firza Husein dikenakan Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 29 dan atau Pasal 6 jo Pasal 32, atau Pasal 8 jo Pasal 34, atau Pasal 9 jo Pasal 35 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Argo yakin, pasal-pasal tersebut tepat untuk menjerat imam besar FPI tersebut.
"Ada (unsur) menyuruh (membuat konten pornografi) di situ (Pasal 9)," kata Argo.
Pasal 9 tersebut berbunyi: Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

"Gambar itu bukan rekayasa, asli. Sekarang siapa lagi yang harus dipercaya kalau bukan saksi ahli? Udah semua, asli. Gambar itu kita cek ke TKP, benar," tutur Argo.
Sementara itu terkait isi chat, saat diperiksa beberapa waktu lalu, Firza Husein tidak mengakuinya. Namun, menurut saksi ahli, chat tersebut asli.

"Ya boleh, enggak masalah. Firza mengelak apanya? Chatnya. Handphonenya mengelak juga enggak? Enggak toh. Nolaknya cuma chatnya," katanya.
Namun, Argo tidak membeberkan lebih jauh terkait bukti-bukti tersebut. "Kita nanti lihat gimana di pengadilan saja, kita buktikan di pengadilan," tutup Argo.

Firza Husein telah ditetapkan sebagai tersangka kasus 'baladacintarizieq' ini pada 16 Mei 2017 yang lalu. Sementara Rizieq dan keluarga diketahui masih berada di Arab Saudi untuk melaksanakan Umrah.

Sumber: kumparan.com

Read More

Rumah Menteri Susi Pudjiastusi Dilempari Batu

detik news  -Kediaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dilempari orang tak dikenal, Jumat (2/8/2019). Lemparan batu tersebut menyasar pos jaga di depan rumah Susi yang sekaligus kantor Susi Air sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian kaca.

Hingga Jumat siang, tim Inafis Polres Ciamis masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Dijumpai di tempat kejadian, Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso belum bersedia memberikan pernyataan kepada media.

Pantauan detikcom, lemparan batu pada pos jaga tersebut meninggalkan lubang dengan diameter sekitar 15 cm. Tim Inafis terlihat mengantongi sebuah batu dan pecahan-pecahan kaca. Police line juga dipasang di lokasi.

Endi Supendi, salah seorang petugas sekuriti mengatakan berdasarkan pengakuan rekannya yang bertugas, peristiwa terjadi menjelang pukul 01.00 dini hari, Kamis (1/8/2019).

Saat itu, kata Endi, rekannya yang bernama Hendriawan sedang berada di dalam gedung karena pos jaga sedang direnovasi. Tiba-tiba, kata Endi, Hendriawan mendengar suara kaca pecah.

"Dia lihat orang pakai motor matic kabur ke arah timur. Dia kejar sampai lampu merah, tapi berhasil lolos," kata Endi.

Endi menyayangkan, CCTV di tempat tersebut tidak dapat menyimpan data karena mengalami kerusakan pada bagian hardsik. Namun, kata Endi, saat ini polisi tengah memeriksa CCTV di bangunan-bangunan sekitar.

Menurut Endi, teror berupa pelemparan kaca di pos jaga tidak hanya terjadi kali ini. Teror serupa, kata dia, terjadi pada 7 Juli tengah malam dan 13 Juli dini hari.

Jika Tak Lagi Menjabat, Menteri Susi Mau Jadi Wartawan Online

Read More

Gempa Hari Ini 7,4 SR Berpusat di Banten, Berpotensi Tsunami

detik news - Getaran gempa yang dirasakan warga Jakarta Jumat (2/8) malam ini berpusat di Banten. Kekuatan gempa menurut BMKG sebesar 7,4 skala richter.

Gempa berlokasi pada 7.54 Lintang Selatan, 104.58 Bujur Timur atau pada 147 km Barat daya Sumur, Banten, dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa berpotensi tsunami.

Getaran gempa di Banten ini dirasakan hingga ke Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, dan sekitarnya.


#Gempa Mag:7.4, 02-Aug-19 19:03:21 WIB, Lok:7.54 LS,104.58 BT (147 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedalaman:10 Km, Potensi tsunami utk dtrskn pd msyrkt #BMKG

— BMKG (@infoBMKG) August 2, 2019


Gempa dirasakan selama kurang lebih 60 detik. Di Gedung Transmedia, Jakarta Selatan, gempa membuat sejumlah orang berlari keluar gedung.

Sumber: cnnindonesia.com

Read More

Sah! Ibukota RI Pindah ke Bagian Tengah Indonesia, Agustus Peletakan Batu Pertama ?

detik news - Recana pemerintah pusat memindahkan Ibukota Republik Indonesia tidak lagi sekedar wacana. Dua lokasipun sudah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Bukit Soeharto, Kalimantan Timur dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Dilansir dari antaranews.com, pada Senin (29/7/2019), Presiden RI, Joko Widodo akhirnya telah memutuskan Ibukota Republik Indonesia pindah ke Pulau Kalimantan.

Menurut antaranews, keputusan tersebut diambil selain mempertimbangkan aspek geografis kalimantan yang berada di tengah Indonesia, juga terkait pertimbangkan lain seperti kebencanaan, sosial politik serta ketersediaan air.

Sementara itu, isu beredar pada bulan Agustus 2019 mendatang akan dilakukan peletakan batu pertama dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibukota baru tersebut.

Isu tentang rencana peletakan batu pertama untuk ibu kota baru di Kalimantan pada bulan depan langsung dibantah oleh Menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Basuki menjelaskan, peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Agustus 2019 mustahil karena diperlukan perizinan dari berbagai pihak, yang memakan waktu lama.

“Harus izin DPR dulu dan harus ada undang-undangnya. Tidak semudah itu. Mungkin bulan depan Presiden (baru) akan menyampaikan program ini dalam pidato. Mungkin,” ujarnya seperti dikutip, tempo.co, Senin (29/7/2019).

Menurut Basuki, program pemindahan ibu kota ini akan disampaikan dalam pidato kenegaraan pada bulan depan untuk disosialisasikan lebih lanjut. Basuki mengatakan bahwa seusai rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam waktu dekat, data-data terkait pemindahan ibu kota sudah lengkap.

Sumber: (gra/beritasampit.co.id)

Read More

Jokowi Akan Turun Tangan Langsung Atasi Masalah Polusi di Jakarta

detik news - Presiden Joko Widodo mengaku akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait masalah polusi udara di Ibu Kota negara. Jokowi sebagai kepala negara ingin membantu langsung, mengatasi polusi di Jakarta yang kini kondisi udaranya kategori terburuk.

Hal itu disampaikan Jokowi saat disinggung mengenai mobil listrik. Diakuinya, mobil listrik dikembangkan sebenarnya untuk mengatasi polusi akibat penggunaan mobil berbahan fosil.

"Saya kira ke depan semua negara mengarah ke sana semuanya. Enggak polusi, penggunaan bahan bakar nonfosil. Mengarahnya ke sana," kata Jokowi, di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

Dengan kondisi Jakarta yang makin parah akibat polusi, menurutnya DKI harus sudah mulai menerapkan penggunaan mobil listrik. Jokowi pun akan turun tangan, dan siap untuk berkoordinasi dengan Gubernur Anies Baswedan.

"Ya mestinya sudah dimulai. Kita harus mulai segera, paling tidak transportasi umum, bus, bus nanti akan saya sampaikan ke gubernur. Bus-bus listrik, taksi listrik, sepeda motor (listrik) yang sudah bisa kita produksi, mulai listrik," jelasnya.

Terkait skemanya, Jokowi tak ingin ikut campur terlalu dalam. Mengingat hal itu sudah menjadi pekerjaan Gubernur DKI.

Namun, ia menilai banyak cara yang bisa dilakukan agar penggunaan kendaraan berbahan fosil, dibatasi dan menuju ke kendaraan umum atau listrik yang ramah lingkungan.

"Apakah lewat elektronik road pricing, yang segera dimulai, sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke transportasi umum masal," katanya.

Sebelumnya, Anies menilai kendaraan-kendaraan berat yang beroperasi di jalan-jalan tol yang melingkari Jakarta, turut membuat polusi udara di ibu kota semakin parah.

Menurut dia, alat-alat ukur polusi udara milik DKI yang ditempatkan di lokasi yang dekat dengan jalan tol utama di Jakarta menunjukkan kondisi tersebut.

"Di jalur-jalur JORR (Jakarta Outer Ring Road) di malam hari, itu justru terjadi kepadatan kendaraan-kendaraan berat yang volumenya cukup besar," ujar Anies usai meresmikan GOR Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara, Senin, 29 Juli 2019.

Sumber: viva.co.id

Read More

Malu Aibnya Diumbar Didepan Risma, Anies Salahkan Jokowi Ahok Sebagai Biang Kerok Sampah Di Jakarta

detik news - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa kritik soal sampah oleh Fraksi NasDem hingga meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) ke Jakarta salah alamat.

Menurutnya, serangan itu turut menyasar gubernur-gubernur sebelumnya.

"Jadi Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi beliau suka lupa, maunya menyerang gubernur sekarang, lupa ini menyerang gubernur-gubernur sebelumnya tuh," ucap Anies di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Anies merasa diwarisi masalah sampah dari gubernur sebelumnya.

Dia, sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Beliau, Bapak Bestari itu menceritakan pengolahan sampah selama ini. Saya sedang mengubah. Sebelum saya bertugas, tidak ada pengelolaan ITF ( Intermediate Treatment Facility). Sekarang kita mulai ada ITF, lagi diproses. Yang kedua, di Bantargebang, sekarang ada pengelolaan sampah dari sampah menjadi energi, Itu dulu belum ada," kata Anies.

Saat mulai menjabat pada tahun 2017, Anies menyebut telah berencana untuk mengubah pengelolaan sampah. Roadmap pengelolaan sampah akan diterbitkan.

"Yang saya terima saat ini adalah, kenyataan yang ada sejak kemarin. Angka-angka itu kan sudah bertahun-tahun. Justru sekarang kita sedang menyiapkan. Anda selalu tanya kan soal sampah plastik bagaimana. Nanti sesudah roadmap pengelolaan sampah selesai, sekaligus kita laksanakan," kata Anies.

Anies menyebut ada yang salah dengan konsep pengelolaan sampah.

Selama ini, pemerintah hanya memungut sampah sehingga sampah-sampah menumpuk untuk dibuang ke TPA Bantargebang.

"Nanti kan ada pengurangan di sumber. Justru yang paling penting kalau soal sampah ini adalah jangan seperti sekarang. Kalau yang dikerjakan selama ini di Jakarta hanya memungut sampah bukan mengelola sampah. Itu yang kita tekankan. Kita mau mengelola. Mengelola itu artinya dari mulai sumbernya sudah mulai ditata," kata Anies.

Sebelumnya, Risma mendapat kunjungan rombongan dari DKI Jakarta.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD dan Pemda DKI Jakarta datang ke Kota Pahlawan untuk studi banding soal pengelolaan sampah.

Bestari Barus menyampaikan, tempat pembuangan sampah di Bantargebang Kota Bekasi akan overload pada 2021.

Sementara Pemprov DKI baru berencana membangun TPA pada tahun 2020.

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau Pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di Ruang Sidang Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bahkan, Bestari juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Yakni soal jumlah anggaran yang terbilang besar namun masalah sampah di ibukota masih menjadi PR besar.

"Anggarannya 4 kali lipatnya dari Surabaya ini," lanjut Bestari.

Sumber: detik.com

Read More

Agustus, Presiden Jokowi Janji Umumkan Pemindahan Ibu Kota

detik news - Ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke provinsi Kalimantan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan.  Nah, Kalimantannya yang mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Menurut Presiden Jokowi Jokowi, kajian pemindahan ibu kota itu hingga saat ini belum rampung. Sehingga belum bisa menyampaikan secara resmi mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu. Tetapi pemerintah ingin secapatnya diputuskan.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.

Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.

“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi dua tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng).

Sumber: jawapos.com

Read More

SEDERHANA

kesederhanaan analisis

tampung saham sehat saat diterlantarkan pasar di harga murah

sahabat investor, dapatkan broadcast tentang saham : rekomendasi, pembelajaran, info perkembangan pasar, dan inspirasi pemenang. free dari telegram sahampemenang 
t.me/sahampemenang

Read More

PSAB 234

psab 234
setelah bangkit, kini menuju dan menguji resist 250, smoga pagar psikologis 250 berhasil d lewati

sahabat pemenang disarankan ikutin rekomen dari awal, bukan menjadi pembalap kejar yg sudah jalan (naik tinggi)

#semogalanjutcuan

Read More

Fahri Hamzah Minta Anies Lawan Jokowi Soal Ibukota Jakarta Pindah ke Kalimantan

detik news - Keputusan Presiden Soekarno untuk menjadikan Jakarta sebagai ibukota negara tidak sembarangan. Ada ide dan gagasan besar di balik keputusan tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menguraikan bahwa sejarah Jakarta sebagai ibukota tidak bisa dilepas dari kunjungan 19 hari Soekarno ke Amerika Serikat pada 16 Mei 1956.

Fahri bahkan menceritakan kisah tersebut kepada anggota Kongres AS yang dipimpin David Price saat berkunjung ke DPR, Rabu (31/7/2019).

Bung Karno datang untuk belajar sesuatu. Bukan sekadar Amerika sebagai sebuah negara, atau bangsa, atau orang, tetapi juga Amerika sebagai kerangka berpikir, Amerika sebagai pusat ide.

Penegasan itu, kata Fahri, disampaikan saat ayah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersebut menginjakkan kaki di Washington DC.

“Seperti dikutip oleh National Geographic, itulah pernyataan pertama oleh Presiden Republik Indonesia setibanya di Amerika Serikat. Kunjungan ini merupakan rangkaian perjalanan Si Bung Besar, pemimpin negeri raksasa muda, ke Amerika Serikat dan Eropa Barat selama Mei-Juli 1956,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Kamis (1/8).

Pendiri Garbi itu juga menukil wawancara Cyndi Adams dengan Bung Karno. Terungkap bahwa bapak proklamator RI pengagum Amerika, mulai dari film-film Amerika, hingga selebritas pemeran filmnya.

“Namun, saat Perang Pasifik, Bung Karno pernah berbalik. Tapi, ketika menjadi presiden beliau berbalik lagi,” tegasnya.

Singkatnya, Fahri ingin menyebut bahwa Bung Karno merupakan pemikir besar, ide tentang negara dan ibukota juga besar. Bung Karno adalah arsitek yang tidak saja mendesain tata negara, tapi tata kota dan bangunan fisik negara.

“DKI Jakarta menurut saya adalah warisan Bung Karno, imajinasi setelah kunjungan itu,” sambungnya.

Fahri mengatakan, tanpa ide besar, Indonesia tidak akan sanggup melahirkan sebuah kebanggaan. Ibu kota adalah ibu dengan segala makna yang mungkin dikandung oleh kata itu.

Artinya, membangun ibukota bukan seperti proyek pemekaran seperti yang dimoratorium oleh pemerintah sekarang.

Dia pun menilai bahwa orang yang paling bertanggung jawab jika ibukota pindah, bukan Presiden Joko Widodo tapi Anies Baswedan.

“Karena tidak bisa menjelaskan kepada publik bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta peninggalan Bung Karno ini dan pengembangan wilayahnya tidak saja cukup tapi tetap harus menjadi Ibukota NKRI,” ujarnya.

Fahri berharap kepada Anies sebagai penerus Jokowi di Jakarta dan Jokowi sebagai penerus Bung Karno untuk bertemu dan bertukar pikiran.

“Jangan serahkan urusan ini kepada Pimpro dan pengembang apalagi penjaja utang. Kita punya masalah serius, kita perlu orang yang berpikir serius dan bekerja untuk membangun kebanggaan,” kata Fahri.

“Kalau kita berantem boleh untuk irisan lain. Tapi jangan tentang ibukota kita. Warisan Bung Karno ini mahal dan jangan ditinggalkan,” tutupnya.

Sumber: pojoksatu.id

Read More

Selamat Berpulang Agung Santoso, Sang 'Hercules' Promotor Kebugaran

detik news - Agung Santoso atau dikenal Agung Hercules dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (1/8/2019) setelah berjuang melawan kanker otak ganas glioblastoma. Dirinya dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan kebugaran.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.. telah meninggal dunia sahabat kita Agung Hercules di RS Dharmais, mohon doa dari semua semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.. amin..," tulis pesan singkat yang diterima detikHOT.

Agung Hercules terkenal dengan tubuh kekarnya karena ia rutin olahraga dan memang sempat bergelut di dunia binaraga. Ia memiliki kanal Youtube "Agung Hercules TV" di mana dirinya kerap membagikan tips olahraga apa yang dibutuhkan untuk membentuk otot tertentu.

Dalam beberapa kesempatan Agung Hercules tampil di depan umum dan media untuk membagikan tips-tips kebugaran.

Agung Hercules pertama kali dikabarkan sakit pada bulan Juni 2019 lalu. Ia diketahui mengidap kanker otak ganas glioblastoma stadium empat.

Sebelum dikabarkan meninggal Agung Hercules sempat mengunggah video tentang bagaimana ia ingin kembali kekar seperti dulu. Sakit telah membuat tubuhnya kini tampak lebih kurus.

"Padahal udah pengen ini.. ini.. aduh.. Seperti agung yang seperti ini. Enggak bisa, enggak boleh," kata Agung yang tampak kesulitan berkata-kata dalam video.

Sumber: detikhot.com

Read More