SUPERSIBUK TRANSAKSI, PERLUKAH ?

Supersibuk trading adalah  aktivitas transaksi frekuensi tinggi. Pola ini jika diteruskan akan berkonsekuensi : saham menguasai waktu, pikiran dan energi. Resiko semakin tinggi ketika tidak mempunyai pemahaman akan apa yg sedang dilakukan. Bukankah panenraya itu bisa didapatkan tanpa ada keharusan tiap hari supersibuk bertempur di hiruk pikuk pasar ?

Membeli saham harusnya didasari sandaran rasional, bukan bongkar pasang berbalapan pergerakan temporer dan rumor. Bukankah ada waktunya panen asal saham sehat dan modal murah ? 

Tanpa disadari biaya supersibuk transaksi yang harus dibayar sangatlah mahal : 1) biaya waktu dan kesehatan, karena harus plototin monitor nonstop 2) biaya transaksi berlipat 3) biaya selisih bid & offer  4) biaya sosial, karena menjadi alat saham, keseluruhan waktu dihabiskan untuk urusan saham  5) biaya psikologis, ini biaya yang paling mahal, pola supersibuk ini potensi menyimpangkan strategi trading/investasi terbaik sekalipun, dan membebani psikologi kehidupan

Read More

GOOD kloter II

good layak investasi
kloter II

good 1580 saran akumulasi untuk investasi 26-10-19 sdh pernah ngebul sentuh 1740 alias naik 10%

sahampemenang selalu menyarankan utk tidak kejar saham yg sdh naikkk. lebih baik menunggu jika ada peluang pullback atau bidik saham lain yg belum naik

kini, good sdh pullback ke 1595, tdk jauh dr good kloter I di 1580

jadi, jika sahabat pemenang merencanakan porto investasi jangka panjang, wood 1615 masih layak d akumulasi

selanjutnya terapkan gaya investasi rakyat : turun terus beli, naik nonton sambil ngopi-ngopi alias jangan beli lagi

semoga good mengulang sejarah sukses investasi di sido dan kino

Read More

Istana Akhirnya Bersikap Tegas, Nyatakan Ideologi FPI Bukan Pancasila, Jadi Tak Perlu Ada Dialog Lagi

detik news - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut pemerintah menutup pintu dialog dengan Front Pembela Islam (FPI). Moeldoko menilai tidak ada yang perlu didiskusikan dengan FPI.

"Dialog? Sudah jelas, kan gitu. Nggak perlu ada dialog sepanjang, oke ikuti aturan mainnya, selesai semuanya. Apalagi yang perlu dialog?" kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Satu hal yang diminta Moeldoko ke FPI yakni tak mengembangkan ideologi lain di Indonesia. Menurutnya, permasalahan FPI akan selesai jika ormas yang identik dengan Habib Rizieq Syihab itu mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi.

"Ya saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain, sudah itu prinsipnya. Dengan tegas FPI, 'oke ideologi saya Pancasila', selesai. 'Perilaku-perilaku Pancasila', selesai, kan gitu. Apalagi yang perlu didialogan? Nggak ada yang didialogan," paparnya.

Proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri hingga saat ini belum selesai. Satu hal yang jadi permasalahan yakni tentang AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah.

Moeldoko menyebut FPI harus mengubahnya. Jika sudah diubah, Moeldoko memastikan tak ada lagi persoalan yang menerpa FPI.

Baca juga: Kemendagri Belum Bisa Proses Perpanjangan SKT FPI, Ini Alasannya

"Iya lah, nggak ada khilafah-khilafah itu," tegasnya.

"Ya harus ubah, kalau nggak ubah... Nah baru berdialog kalau mau mengubah. Kalau nggak mau mengubah apa yang perlu didialogan. Jadi intinya tidak perlu dialog, tapi FPI mengubah, dengan sendirinya sudah selesai persoalannya," imbuh Moeldoko

Sumber: detik.com

Read More

Amien Rais : Jika Gabung Jokowi, PAN Gadaikan ‘Akidah’

detik news - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut partainya menggadaikan ‘akidah’ jika bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Amien lewat sepucuk surat yang dibacakan kader senior PAN Icu Zukafril dalam diskusi Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019.

“Alangkah aib dan malu, serta hina dina PAN di hadapan Allah YME. Kita gadaikan akidah dan politik kita untuk kepentingan sesaat, sedangkan masa depan PAN sungguh tragis dan tidak ada lagi jalan kembali,” tulis Amien dalam surat yang dibacakan Icu di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Jumat (2/8).

Amien menyebut ekonomi pemerintahan Jokowi jauh dari prinsip adil dan keadilan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. PAN akan berlumur dosa sejarah jika ikut di dalamnya, kata Amien.

Mantan Ketua MPR RI itu bahkan menyebut di bawah pemerintahan Jokowi seluruh politik ekonomi Indonesia akan disubordinasikan di bawah kepentingan negara lain.

“Semua politik ekonomi Cina. Sementara kepentingan rakyat sendiri hanya dipidatokan untuk lip service dan peninabobok masyarakat luas,” ucap Amien dalam surat itu.

Oleh karena itu, Amien berharap PAN mengambil jalur oposisi karena lebih hormat dan bermartabat. Amien juga berkata jalur oposisi diridai Allah SWT dan didukung mayoritas pemilih PAN.

“Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi, masyarakat luas sangat sinis, dan jangan harap PAN bisa lolos threshold pileg yang akan datang,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, hadir pula sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah, pengajar UNiversitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun, dan pengamat politik Rocky Gerung. Namun, tak tampak pejabat DPP PAN.

Saat ditemui di sela-sela acara, Icu mengatakan Amien semula berencana hadir. Namun, katanya, Amien membatalkannya karena masih ada urusan di Yogyakarta.

Dia mengklaim surat itu ditulis langsung Amien. Icu menjemput sendiri surat itu di rumah Amien Rais yang berada di Gandaria, Jakarta Selatan sebelumnya.

“Dia telepon, bilang ‘Saya tuliskan ya aku WA.’ Saya bilang, ‘Enggak usah, Pak Amien tulis saja, nanti saya jemput,'” ujar Icu.

Dilansir dari CNN Indonesia

Read More

Soal Listrik Padam, Polri Dalami Dugaan Unsur Kesengajaan

detik news - Padamnya listrik di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019)  diinvestigasi. Bareskrim Polri dan PT PLN Persero pun menyiapkan penyelidikan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian tidak menutup kemungkinan ada unsur pidana dalam pemadaman listrik itu.

“Dicari dulu penyebabnya,” ujarnya di Mabes Polri, Senin (5/8/2019). “Penyebabnya bisa jadi gangguan teknis, human error, juga gangguan lain.”

Dedi curiga ada unsur kesengajaan di balik insiden yang merugikan banyak pihak itu. Ia membandingkannya dengan hal serupa yang terjadi pada 2012.

“Ada unsur kesengajaan (pada 2012). Ada orang lain. Ada tindak pidana. Karena kita punya case tahun 2012 sama kejadian seperti ini juga kita blackout, ada kejadian yang kita ungkap,” katanya.

Ia juga menyebut Polri bekerja sama dengan PLN melakukan investigasi. “Tim Bareskrim bekerja sama dengan PLN akan mendalami faktor penyebabnya,” ujarnya.

Tim Investigasi dipimpin Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Jika terbukti ada tindak pidana, ia memastikan akan membawanya ke jalur hukum.

“Polisi itu bekerja sesuai fakta hukum,” ucapnya.

Read More

Fadli Zon : Kredibilitas Pemerintah Rusak, Masa Urus Listrik Saja Tidak Becus!

detik news - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam peristiwa mati lampu hingga belasan jam yang terjadi di sebagian Pulau Jawa, Minggu (4/8). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan kejadian itu merupakan ciri dari negara yang salah urus.

“Apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/8).

Dia menegaskan harus ada orang yang bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi dari siang hingga malam tersebut. “Menurut saya harus ada orang yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Fadli, peristiwa tersebut telah menimbulkan kerugian material dan nonmaterial besar di masyarakat. Termasuk kerugian waktu dan di bidang usaha lainnya.

“Saya kira (bidang) apa yang tergantung sama listrik yang digital, perbankan, ATM, dan sebagainya itu kan pasti mengalami kerugian yang besar. Juga di tempat-tempat lain,” jelasnya.

Fadli mengingatkan, ini merupakan peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil. Karena itu, tegas dia, harus ada yang bertanggung jawab, seperti direksi PLN-nya atau siapa pun.

“Itu harus dimintai pertanggungjawabannya, tidak bisa dianggap angin lalu saja seolah-olah ini suatu kecelakaan,” katanya.Menurut Fadli, peristiwa ini telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar dan berbahaya. “Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah. Apa masih sanggup, masa urus listrik saja tidak becus?” kata Fadli.

Sumber : jpnn

Read More

Ini Kata PLT Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani Usai Dirinya Kena Semprit Presiden Jokowi

detik news - Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani bakal segera melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang telah menyempritnya saat berkunjung ke Kantor Pusat PLN pada Senin pagi (5/8/19).

Inten yang baru beberapa hari ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai plt dirut PLN, menyatakan perintah Jokowi sudah jelas bahwa pemulihan pasca blackout harus segera dilakukan.

“Tadi pagi Pak Presiden cukup jelas dan cukup tegas meminta PLN untuk segera melakukan recovery sistem kelistrikan, tinggal Jawa Barat dan DKI ya,” ucap Inten kepada jurnalis di kantornya.

Sebagaimana diketahui, saat pertemuan dengan direksi PLN, Jokowi menginstruksikan agar cara apa pun harus dilakukan supaya pelayanan kepada konsumen kembali normal.

“Kemudian secara tegas pula Pak Presiden meminta kepada direksi dan manajemen untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan kongkret agar tidak terulang kembali. Itu tadi cukup clear pesan dari Pak Jokowi,” jelas perempuan yang sebelumnya direktur pengadaan strategis I PLN.

Sebagai plt di perusahaan pelat merah itu, pihaknya juga akan segera merencanakan program perbaikan manajemen risiko.

Dengan demikian, kejadian seperti kemarin bisa diperhitungkan agar tak terulang lagi.

Sumber: jpnn.com

Read More